LKPP dan Kadin Perkuat Sinergi Pengadaan Nasional, Dorong UMKM Masuk Belanja Pemerintah Rp1.000 Triliun

Tripbiru.id-Jakarta – Pemerintah bersama dunia usaha memperkuat kolaborasi dalam membangun ekosistem pengadaan barang dan jasa yang lebih modern, transparan, dan inklusif.

Komitmen tersebut mengemuka dalam Indonesian Catalogue Expo & Forum (ICEF) serta  Indonesia Procurement Forum & Expo (IPFE) 2026, yang mempertemukan kementerian, lembaga, pelaku usaha, asosiasi profesi, hingga investor untuk mempercepat transformasi pengadaan nasional.

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Sarah Sadiqa, menegaskan bahwa pengadaan pemerintah saat ini tidak lagi dipandang sekadar sebagai proses administratif, melainkan telah menjadi instrumen strategis dalam mendorong pembangunan nasional.

“Pengadaan, sebagaimana disampaikan dalam pembukaan, tidak lagi sekadar administratif, tetapi sudah menjadi instrumen strategis pemerintah untuk mempercepat pembangunan,” kata Sarah kepada wartawan di sela penyelenggaraan IPFE 2026.

Menurutnya, salah satu tantangan terbesar saat ini adalah mempertemukan kebutuhan pemerintah dengan kemampuan pasar. Selama ini, produk dan layanan yang tersedia belum selalu sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah.

Karena itu, LKPP terus menyempurnakan berbagai mekanisme agar proses pengadaan menjadi lebih efektif.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah memperkuat e-Katalog sebagai salah satu metode pengadaan pemerintah. Sarah menegaskan bahwa katalog elektronik bukan satu-satunya instrumen pengadaan, tetapi menjadi bagian penting dalam menciptakan pasar digital yang lebih transparan.

“Kami sedang memperbaiki proses bisnis di e-Katalog agar harga yang tersedia merupakan harga terbaik, penyedianya juga yang terbaik, serta kapasitas penyedia dapat terlihat secara terbuka,” ujarnya.

Menurut Sarah, sistem tersebut juga memberikan ruang bagi masyarakat maupun pelaku usaha untuk memberikan masukan apabila ditemukan perbedaan harga terhadap produk dengan spesifikasi yang sama. Dengan mekanisme tersebut, LKPP berharap proses pengadaan semakin akuntabel sekaligus meningkatkan persaingan usaha yang sehat.

Selain pengembangan sistem digital, LKPP juga terus memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri dalam pengembangan sistem pembayaran elektronik, termasuk pemanfaatan kartu kredit pemerintah dan berbagai kanal pembayaran digital.

Langkah tersebut dinilai penting untuk mendukung pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar memperoleh kepastian pembayaran sehingga memiliki arus kas yang lebih baik.

“Kami menyadari bahwa tanpa sistem pembayaran yang baik, UMKM akan sulit berkembang. Karena itu, pengembangan e-payment menjadi perhatian kami agar persoalan pembayaran yang dihadapi UMKM dapat diselesaikan,” kata Sarah.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perdagangan, Juan Permata Adoe, menilai penyelenggaraan IPFE merupakan terobosan yang mampu mempertemukan kebutuhan pemerintah dengan kapasitas dunia usaha.

Menurutnya, di tengah keterbatasan anggaran, forum seperti ini memberikan peluang lebih besar bagi sektor swasta untuk menjadi mitra pemerintah dalam penyediaan barang dan jasa sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Harapannya, perusahaan-perusahaan swasta yang menjadi rekanan pemerintah dapat ikut mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga aktivitas ekonomi terus bergerak,” ujarnya.

Juan mengatakan Kadin tidak hanya mendorong peluang bisnis di dalam negeri, tetapi juga mempersiapkan pelaku usaha untuk memasuki pasar ekspor melalui berbagai program pelatihan dan pembinaan.

Kadin juga telah menyiapkan pelatihan bagi pelaku usaha yang ingin menjadi penyedia barang dan jasa pemerintah. Program tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman mengenai tata kelola pengadaan sekaligus membangun budaya bisnis yang profesional.

“Bagi kami, budaya bisnis adalah fondasi utama. Pelaku usaha tidak cukup hanya berharap memperoleh fasilitas, tetapi harus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme,” katanya.

Kadin tengah menjajaki pembahasan mengenai skema rebate bagi pelaku UMKM yang melakukan ekspor sebagai salah satu upaya meningkatkan daya saing produk nasional di pasar global.

Juan berharap berbagai program pembinaan yang selama ini dilakukan oleh kementerian maupun BUMN dapat disinergikan sehingga memberikan dampak yang lebih besar terhadap pengembangan UMKM.

Ia juga menegaskan bahwa belanja pemerintah yang nilainya mencapai sekitar Rp1.000 triliun per tahun harus mampu memberikan manfaat secara merata kepada pelaku usaha di seluruh Indonesia.

“Jangan sampai anggaran itu hanya dinikmati oleh pelaku usaha di kota-kota besar. UMKM di seluruh daerah harus mendapatkan kesempatan yang sama sehingga pertumbuhan ekonomi daerah benar-benar dapat terwujud melalui belanja pemerintah,” ujarnya. ars